Kaur, Bengkulu Maklumatmedia.com Kecelakaan kerja fatal terjadi di lokasi proyek strategis Sekolah Rakyat Kabupaten Kaur, tepatnya di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini menimbulkan keprihatinan setelah diduga sebuah alat berat runtuh saat dioperasikan dan menewaskan seorang pekerja. Publik dan insan pers mendesak transparansi penanganan pascakejadian, akuntabilitas hukum, serta pemenuhan hak keluarga korban sesuai undang-undang ketenagakerjaan.
Sebelumnya beredar kabar bahwa seluruh biaya penanganan musibah ditanggung Pemerintah Kabupaten Kaur. Namun, pernyataan resmi dari pelaksana proyek membantah informasi tersebut secara tegas.
Dikonfirmasi Jumat (5/6/2026), Taufik selaku perwakilan PT PP (Persero) Tbk membenarkan kejadian itu, namun menegaskan penanganan telah selesai dan kasus ditutup, sehingga dianggap tidak perlu dibuka kembali ke publik. Ia juga meluruskan soal sumber pendanaan.
“Seluruh biaya penanganan ditanggung penuh oleh PT PP, tidak menggunakan anggaran Pemkab Kaur seperti yang sempat beredar di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Erwan yang saat kejadian menjabat manajer proyek memberikan keterangan terpisah pada Minggu (7/6/2026). Lewat pesan WhatsApp, ia menyatakan telah menyelesaikan penyelesaian secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan melaporkannya ke Polres Kaur. Saat ini ia bertugas di proyek Sekolah Rakyat Bengkulu dan tidak lagi menangani proyek di Kaur.
Melalui perwakilan. Upaya mendapatkan keterangan resmi dari Polres Kaur menemui kendala. Melalui pesan WhatsApp, Kasi Humas menyampaikan belum dapat memberikan jawaban pasti karena sedang bertugas di Linau, namun berjanji akan menyampaikan informasi setelah berkoordinasi dengan pimpinan.
Ketika media ini mengirim pesan langsung kepada Kapolres Kaur untuk meminta silaturahmi dan koordinasi, hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada tanggapan yang diterima.
Merespons situasi tersebut, Ketua IWO Kabupaten Kaur Herpin Pascher secara tegas meminta tanggapan cepat dan penindakan tegas. Ia mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda Bengkulu untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas. Ia menuntut kejelasan apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur operasional, serta siapa pihak yang bertanggung jawab.
“Kami percaya Polri Presisi akan bertindak cepat dan adil mengungkap fakta sebenarnya ke publik, termasuk besaran ganti rugi yang diterima keluarga korban dan status hukum kasus. Ke depan, kami akan membuat surat resmi untuk mengajukan audiensi ke Polda Bengkulu dengan tembusan ke Mabes Polri agar penindakan dapat segera dilakukan,” tegasnya pada Selasa (9/6/2026).
(Anton)
