Kaur, Bengkulu Maklumatmedia.com Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional, alokasi dana melalui APBD Kabupaten Kaur untuk Sekretariat dan DPRD terbilang cukup besar. Berdasarkan data yang terhimpun, total belanja lembaga ini setiap bulan mencapai sekitar Rp1.400.000.000, meliputi penggajian, kebutuhan barang dan jasa operasional, serta keperluan penunjang lainnya.
Dengan besaran anggaran tersebut, dinilai tidak ada alasan bagi Komisi II maupun Komisi I DPRD Kaur untuk lambat merespons keluhan masyarakat. Hal ini disampaikan Liharman, akrab disapa Cighal SP3, menanggapi sikap diam lembaga yang belum memberikan tanggapan resmi sejak persoalan petani sawit diberitakan kemarin.
Permasalahan itu terjadi di pabrik pengolahan di Desa Tanjung Bulan dan Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning. Para petani mengeluhkan antrean kendaraan pengangkut tandan buah segar yang sangat panjang, bahkan bisa berlangsung hingga tiga hari berturut-turut.
Akibat menunggu terlalu lama, kualitas buah menurun drastis hingga banyak membusuk dan tidak layak jual, sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi ini makin membebani karena penampung kerap menolak menerima buah dengan alasan antrean padat, padahal harga jual di pasar saat ini sedang cukup baik.
“Anggaran negara yang besar ini wajib diimbangi kinerja nyata dan bertanggung jawab. Tidak dapat dibenarkan jika lembaga perwakilan rakyat tidak mendengar dan menindaklanjuti aspirasi warga,” tegas Liharman pada Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan, masalah ini menjadi tanggung jawab utama Komisi II yang membidangi perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, serta didukung Komisi I untuk urusan pengawasan perizinan dan hukum. Jika masih lambat, Badan Kehormatan DPRD diminta segera memanggil kedua komisi guna meminta keterangan dan memastikan penanganan cepat.
Langkah ini penting agar dana negara tidak terbuang percuma, hak dan kesejahteraan petani terjaga, serta DPRD menjalankan fungsinya sesuai amanat undang-undang. Hingga berita ini diturunkan, upaya memperoleh tanggapan resmi dari Komisi II dan Komisi I masih terus diupayakan.
(Anton)
