Lampung Timur-maklumatmedia.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Upaya itu ditekankan melalui penguatan pengawasan internal, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, saat menjadi Pembina Apel Bulanan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Selasa (17/11/2026).
Apel yang digelar di Lapangan Eks Brimob, Kabupaten Lampung Timur, diikuti jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Timur.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat. Pengawasan melekat pada setiap pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural sesuai tugas dan kewenangannya.
Setiap Kepala Perangkat Daerah diminta memastikan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai ketentuan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal ini penting agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga menekankan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, maupun Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
Perangkat daerah yang masih memiliki temuan diminta segera menyelesaikan, baik terkait administrasi maupun pengembalian kerugian ke kas daerah, dan melaporkannya kepada Inspektorat.
Progres penyelesaian tindak lanjut BPK RI menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain pengawasan internal, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memahami dan mendukung pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program tersebut mencakup tujuh area intervensi, yakni: Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan publik, Manajemen ASN,
Pengelolaan barang milik daerah, Optimalisasi pendapatan daerah, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pemahaman terhadap tujuh area itu dinilai penting untuk membangun budaya pencegahan korupsi sejak dini, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Bupati juga meminta Kepala Perangkat Daerah menempatkan Inspektorat sebagai mitra strategis, bukan sekadar pengawas. Peran APIP perlu diperkuat agar potensi risiko dikenali dan dicegah sejak awal, sehingga pelaksanaan program lebih ekonomis, efisien, dan efektif.
Dengan pengawasan yang berjalan baik, Pemkab Lampung Timur diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh ASN meningkatkan tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme. ASN diminta menjaga integritas dan wibawa sebagai aparatur negara, meningkatkan kompetensi, serta membangun motivasi dan etos kerja dalam setiap tugas.
Melalui penguatan pengawasan dan komitmen seluruh ASN, Pemkab Lampung Timur berharap kualitas pelayanan publik semakin baik, pengelolaan pemerintahan semakin akuntabel, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (*)








